Berkurangnya agenda MICE di hotel imbas kebijakan efisiensi ini membuat pelaku pariwisata harus putar otak. MANGUPURA, NusaBaliKebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dipastikan akan berdampak cukup signifikan pada industri pariwisata khususnya MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) pada hotel-hotel yang ada di Kabupaten Badung. Bahkan informasinya, cukup banyak rencana MICE di tahun 2025 yang dibatalkan oleh kementerian. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya. “Dampak dari efisiensi anggaran ini akan berdampak cukup signifikan terhadap wisata MICE. Rencana MICE di tahun 2025 ini lumayan banyak yang dibatalkan/cancelled dari Kementrian,” ujarnya, Minggu (23/2).Menurut Suryawijaya, kebijakan ini juga nantinya akan berdampak terhadap penurunan okupansi rate hotel. Dari sisi SDM, pekerja di bidang MICE juga paling besar yang akan terdampak. “Ini akan berdampak juga terhadap UMKM, serta kemungkinan juga akan mengurangi karyawan khususnya yang bekerja di bidang MICE,” terang Suryawijaya seraya menyebut kondisi dilematis di tengah pemerintah menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan yang masuk ke Indonesia.Berkurangnya agenda MICE di hotel imbas kebijakan efisiensi ini membuat pelaku pariwisata harus putar otak. Bahkan PHRI, kata Suryawijaya, saat ini mengatur strategi dengan berusaha untuk mencari internasional event atau MICE dari luar negeri. “PHRI juga berusaha untuk meningkatkan wisatawan leisure (yang liburan) untuk meningkatkan okupansi hotel sebagai pengganti wisatawan MICE. Selain itu pula, berupaya meningkatkan pangsa pasar bekerjasama dengan wholeseller, travel agent, airlines, dan lain-lain,” jelasnya.Suryawijaya masih menaruh harapan agar kebijakan efisiensi anggaran ini ditinjau ulang dalam APBN Perubahan. Selain itu, PHRI juga mengharapkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk bekerja keras menambah direct flight ke Bali, serta kolaborasi antara Kemenpar dan industri untuk mempromosikan Bali dan Indonesia secara masif, katanya.Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Dalam kebijakan ini, pemerintah menetapkan pemotongan belanja negara sebesar Rp 306,6 triliun. Angka ini mencakup pengurangan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemangkasan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun. 7 ind